Network
SUMENEP NEWS - Daftar 9 negara muslim di liga Arab yang menolak memutus hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Israel. Buntut konflik Palestina dan Israel, negara-negara Arab memang berunding untuk mengambil keputusan terkait sikap dalam hibungan internasional terhadap Israel.
Namun, 9 negara muslim ini menolak memutus hubungan diplomatik dikarenakan bebera faktor. Daftar 9 negara muslim yang menolak memutus hubungan diplomatik dengan Israel ini dapat disimak dalam artikel berikut.
Pada 11 November 2023, sebuah pertemuan bersama antara Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) diadakan di Riyadh, Arab Saudi, untuk membahas krisis di Palestina yang terus berlangsung.
Namun, pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan yang diharapkan oleh banyak negara Arab dan Muslim, karena beberapa negara menolak usulan untuk memutuskan hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Israel.
Usulan tersebut diajukan oleh Aljazair, yang mengusulkan pembekuan total hubungan dengan Israel sebagai bentuk protes terhadap agresi militer Israel terhadap warga sipil Palestina. Usulan tersebut juga mencakup beberapa tuntutan lain, antara lain:
- Mencegah transfer peralatan militer AS ke Israel dari pangkalan militer AS di wilayah tersebut;
- Membekukan semua kontak diplomatik dan ekonomi dengan Israel;
- Mengancam untuk menggunakan minyak sebagai alat tekanan;
- Melarang penerbangan ke dan dari Israel melalui wilayah udara negara-negara Arab;
- Mengirimkan delegasi bersama ke AS, Eropa, dan Rusia untuk mendorong gencatan senjata.
Baca Juga: Gerakan Fatwa MUI dan BDS: Respon Indonesia Terhadap Tindakan Israel
Namun, usulan tersebut ditolak oleh Arab Saudi dan beberapa negara Arab lainnya, yang memiliki hubungan dekat dengan Israel dan AS. Negara-negara yang menolak tuntutan tersebut meliputi Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, Maroko, Mauritania, Djibouti, Yordania, dan Mesir. Alasan penolakan tersebut bervariasi, mulai dari kepentingan ekonomi, politik, hingga keamanan.
Arab Saudi, misalnya, menganggap hubungan dengan Israel sebagai bagian dari strategi untuk menghadapi Iran, yang dianggap sebagai ancaman utama bagi keamanan regional.
Arab Saudi juga tidak ingin mengganggu hubungan dengan AS, yang merupakan sekutu penting dan penyedia bantuan militer. Selain itu, Arab Saudi juga mengklaim bahwa pembekuan hubungan dengan Israel tidak akan membantu menyelesaikan konflik Palestina, melainkan hanya akan memperburuk situasi.
Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko juga memiliki alasan serupa untuk menolak usulan tersebut, karena mereka telah menormalisasi hubungan dengan Israel pada tahun 2020 dalam kesepakatan yang dikenal sebagai Perjanjian Abraham.
Kesepakatan tersebut didorong oleh AS, yang menjanjikan berbagai insentif, seperti bantuan ekonomi, pengakuan kedaulatan, dan penjualan senjata. Negara-negara tersebut berharap bahwa hubungan dengan Israel akan membawa manfaat bagi pembangunan, perdamaian, dan stabilitas di kawasan.
Baca Juga: Dana Bantuan PIP untuk SD, SMP dan SMA dapat dicairkan Bulan November 2023, Bagaimana Syarat?
Mauritania, Djibouti, Yordania, dan Mesir juga tidak mendukung usulan tersebut, karena mereka telah memiliki hubungan diplomatik dengan Israel sebelumnya. Mauritania dan Djibouti memutuskan hubungan dengan Israel pada tahun 2009 dan 2008, tetapi kemudian mengembalikannya pada tahun 2020 dan 2021 .
Yordania dan Mesir, sementara itu, telah menandatangani perjanjian damai dengan Israel pada tahun 1994 dan 1979 . Negara-negara tersebut menganggap bahwa dialog dan kerjasama dengan Israel lebih efektif daripada konfrontasi dan isolasi.
Dengan demikian, usulan Aljazair untuk memutuskan hubungan dengan Israel tidak mendapat dukungan mayoritas dari negara-negara Arab dan Muslim yang hadir dalam pertemuan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya perpecahan dan perbedaan kepentingan di antara negara-negara tersebut, yang menghalangi upaya bersama untuk menyelesaikan masalah Palestina.
Pertemuan tersebut juga menunjukkan bahwa Israel masih memiliki pengaruh dan sekutu di kawasan, meskipun menghadapi kritik dan kecaman internasional atas tindakannya terhadap Palestina.***
