Network
Pada 2021 intervensi diperluas ke tingkat desa. Diawali dengan pembentukan desa siaga TBC dan pembentukan kader TBC yang kemudian aktif melakukan edukasi dan penemuan kasus TBC di desanya.
Tidak hanya memberikan edukasi terkait TBC namun juga melatih kader psikososial terkait masalah psikologis dari pasien TBC.
“Pasien itu tidak bisa diprediksi kondisi psikologisnya karena kami harus benar-benar menjiwai peran untuk bisa membantu pasien agar rutin minum obat TBC,” pungkas Bu Rodifah selaku kader dari Desa Lenteng Timur.
Selain itu, pemerintah desa juga mendapatkan asistensi dalam menyusun dan menerbitkan Peraturan Desa tentang penanggulangan TBC yang menjadi dasar penyusunan perencanaan dan penganggaran TBC di desa.
“Kami sudah menganggarkan dana untuk kegiatan TBC yang tertuang di RENSTRADES sebesar 4 juta untuk memperlancar kegiatan kader desa terkait penanggulangan TBC di desa,” jelas Zahri sebagai Bendahara Desa Grujugan.
Baca Juga: 15 Soal Ujian PAS dan UAS Kelas 4 SD Tema 2 Semester 1, Sumber Daya Alam Indonesia
STPI juga memastikan adanya mekanisme/alur kerja dalam proses kolaborasi puskesmas, kader, dan pemerintah desa dalam penanggulangan TBC yang tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terbagi menjadi tiga, diantaranya: Pelibatan Kader Dalam Penemuan Kasus TBC Secara Aktif Melalui Kegiatan Sosialisasi Tuberkulosis (TBC); Pelibatan Kader Dalam Investigasi Kontak Untuk Membantu Penemuan Kasus TBC; Pendampingan Pengobatan Pasien Tuberkulosis Dengan Melibatkan Kader di Puskesmas setempat.
Ketiga SOP tersebut kemudian disosialisasikan dan ditandatangani oleh Kepala Puskesmas setempat, seperti Puskesmas Lenteng, Puskesmas Gapura, Puskesmas Guluk Guluk dan Puskesmas Ganding.
“Kami dilatih bagaimana cara berkomunikasi dengan pasien TBC dan menggali permasalahan secara psikososial yang dialami pasien TBC. Kedepannya kegiatan tersebut akan kami replikasi di desa-desa wilayah kerja Puskesmas Gapura,” tambah Ibu Lilis selaku Penanggungjawab TB Puskesmas Gapura.
Upaya – upaya yang telah dilakukan kemudian membuahkan hasil yang baik. Sebagai penutup acara, terdapat penandatanganan berita acara dan pemberian dokumen hasil kegiatan STPI kepada Bapak Agus Mulyono, MCH selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab.
Sumenep dengan harapan bahwa pemerintah daerah dan desa, penyedia layanan kesehatan maupun organisasi lain yang melakukan intervensi penanggulangan TBC dapat mengambil pembelajaran langsung dari proses-proses dan hasil yang telah
dicapai oleh STPI.***
