Network
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo, mengatakan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap upaya peningkatan kualitas udara di ibu kota.
“Kami akan mengeluarkan surat edaran kepada seluruh kementerian dan LPNK untuk menerapkan WFH bagi PNS yang berada di Jabodetabek. Kami juga akan melakukan evaluasi secara berkala untuk melihat dampaknya terhadap polusi udara dan kinerja PNS,” kata Tjahjo.
Sementara itu, para pekerja swasta di Jakarta masih menunggu kepastian dari pemerintah terkait kebijakan WFH. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani, mengatakan bahwa pekerja swasta juga ingin berkontribusi dalam menangani polusi udara. Namun, ia meminta agar ada solusi holistik yang tidak hanya mengandalkan WFH.
Baca Juga: INNALILLAH! Kronologi Mahasiswi S2 IPB Laila Atika Sari Terbakar di Laboratorium
“Kami memahami bahwa polusi udara adalah masalah serius yang harus ditangani bersama-sama. Namun, kami juga perlu mempertimbangkan dampak WFH terhadap produktivitas dan omset usaha kami. Kami berharap ada solusi lain yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, seperti pengembangan infrastruktur transportasi publik, penghijauan kota, dan pengendalian pembakaran sampah,” ucap Hariyadi.***
