Network
SUMENEP NEWS - Polusi udara di Jakarta semakin mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari IQAir, Jakarta pernah menduduki peringkat pertama kota dengan kualitas udara terburuk di dunia pada tanggal 10 Agustus 2023.
Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di Jakarta mencapai 168 pada tanggal 10 Agustus 2023 dan pada tanggal 15 Agustus 2023 mencapai 151 polutan utama PM 2.5.
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah pusat dan daerah sepakat untuk menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi para pegawai negeri sipil (PNS) di Jakarta dan sekitarnya. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi emisi gas buang kendaraan bermotor yang menjadi salah satu penyebab utama polusi udara.
Baca Juga: Pecinta Kuliner Merapat! 5 Rekomendasi Makanan Khas Jakarta Ini Wajib Untuk Dicoba
Dikutip dari Instagram catchmeupid Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengatakan bahwa kebijakan WFH akan diberlakukan mulai 21 Agustus hingga 21 Oktober 2023.
Persentase kehadiran PNS yang melakukan fungsi staf atau pendukung akan dibatasi menjadi 50%. Sedangkan PNS yang melakukan fungsi pelayanan publik tetap harus hadir secara fisik.
“Kami berharap dengan kebijakan ini, polusi udara di Jakarta dapat berkurang secara signifikan. Kami juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan transportasi umum atau sepeda jika harus keluar rumah,” ujar Heru.
Baca Juga: Seniman Nyoman Nuarta Pembuat Patung Soekarno 100 Meter di Bandung, Simak Fakta Menariknya
Kebijakan WFH ini juga berlaku bagi PNS di kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) yang berada di wilayah Jabodetabek.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo, mengatakan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap upaya peningkatan kualitas udara di ibu kota.
“Kami akan mengeluarkan surat edaran kepada seluruh kementerian dan LPNK untuk menerapkan WFH bagi PNS yang berada di Jabodetabek. Kami juga akan melakukan evaluasi secara berkala untuk melihat dampaknya terhadap polusi udara dan kinerja PNS,” kata Tjahjo.
Sementara itu, para pekerja swasta di Jakarta masih menunggu kepastian dari pemerintah terkait kebijakan WFH. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani, mengatakan bahwa pekerja swasta juga ingin berkontribusi dalam menangani polusi udara. Namun, ia meminta agar ada solusi holistik yang tidak hanya mengandalkan WFH.
Baca Juga: INNALILLAH! Kronologi Mahasiswi S2 IPB Laila Atika Sari Terbakar di Laboratorium
“Kami memahami bahwa polusi udara adalah masalah serius yang harus ditangani bersama-sama. Namun, kami juga perlu mempertimbangkan dampak WFH terhadap produktivitas dan omset usaha kami. Kami berharap ada solusi lain yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, seperti pengembangan infrastruktur transportasi publik, penghijauan kota, dan pengendalian pembakaran sampah,” ucap Hariyadi.***
