SUMENEP NEWS - Stop TB Partnership Indonesia (STPI) telah melaksanakan kegiatan diseminasi hasil program penanggulangan TBC di Kabupaten Sumenep pada Kamis 8 Desember 2022 di Aula Wiraraja Kantor Pemerintah Daerah Kab. Sumenep.
Acara yang dimulai pada pukul 09.00 WIB tersebut dihadiri oleh berbagai pihak terkait, diantaranya Wakil Bupati Kabupaten Sumenep oleh Ibu Hj. Dewi Kholifah, S.H, M.H, M.Pdi, Drg. MVS. Mahanani, M.Kes. Perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Agus Mulyono, MCH selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep, dan beberapa perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.
Kegiatan tersebut merupakan acara puncak dari rangkaian acara yang dilakukan sebelumnya.
Baca Juga: Prakiraan Cuaca BMKG Wilayah Pangandaran, 8 Desember: Waspada Potensi Hujan Turun
Pada Rabu 7 Desember 2022 telah dilaksanakan penyusunan exit strategy program penanggulangan TBC di Kabupaten Sumenep yang kemudian diakhiri pada 8 Desember 2022 sebagai bentuk terminasi atau berakhirnya program yang telah dijalankan STPI.
Kegiatan penanggulangan TBC sangatlah penting dilakukan mengingat angka kasus TBC di Kabupaten Sumenep cukup tinggi dengan terduga TBC di tahun 2021 sebanyak 4.631 dan meningkat menjadi 10.841 di tahun 2022, sementara kasus TBC yang ditemukan di tahun 2021 sebanyak 1.518 dan mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 1.681 kasus saja.
Tuberkulosis (TBC) sendiri adalah salah satu penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis.
Umumnya TBC menyerang paru-paru, namun dapat juga menyerang organ tubuh lainnya seperti kelenjar, otak, lambung, dll. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kab. Sumenep tahun 2018 hingga 2019, tren kasus TBC di Kabupaten Sumenep terus mengalami kenaikan, dari 1.712 menjadi 1.924 kasus.
Baca Juga: Diseminasi Program TBC STPI, Wabup Sumenep Dewi Khalifah Berharap Ini
Situasi tersebut memberikan gambaran bahwa dibutuhkan penanganan penanggulangan TBC yang lebih sistematis dan terintegrasi secara multisektoral.
Sebagai lembaga yang turut membantu pemerintah dalam upaya penanggulangan TBC, STPI menginisiasi program penguatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat untuk mencapai eliminasi TBC.
Program ini dilaksanakan dengan memilih Kabupaten Sumenep sebagai pilot program.
Di Kabupaten Sumenep, pemerintah daerah, desa dan pesantren menjadi sasaran intervensi program yang dilakukan sejak 2019 – 2022.
Baca Juga: SOAL DAN KUNCI JAWABAN Bahasa Indonesia Kelas 5 SD Halaman 152, Kegiatan Setelah Membaca
Di tingkat pemerintah daerah STPI mendorong dibentuknya Forum Percepatan Penanggulangan TBC, penyusunan Rencana Aksi Daerah serta Peraturan Bupati tentang penanggulangan TBC.
“Kami optimis TBC bisa dieliminasi, GETS (Gerakan Eliminasi TBC dan Stunting) akan dilakukan kedepannya sebagai bentuk komitmen penanggulangan TBC pemerintah daerah di Kab. Sumenep,” ujar Agus Mulyono.
Di kelompok masyarakat seperti pesantren, STPI juga membentuk dan melatih 10 kader di Pondok Pesantren Sumber Payung dan 10 kader di Pondok Pesantren Annuqayah untuk mampu melakukan edukasi dan penemuan kasus TBC secara mandiri.
“Beberapa kegiatan yang dilakukan di pondok pesantren diantaranya Pelatihan kader TBC, Skrining dan penyuluhan oleh kader TBC Pesantren, pelatihan manajemen ponkestren (Pondok Kesehatan Pesantren) dan refresh materi TBC,” ucap M. Ilyasi selaku Direktur Pondok Kesehatan Pesantren Annuqayah yang menyampaikan upaya penanggulangan TBC di pesantren.
Baca Juga: (LOKER 2022) Lowongan Kerja PT Infineon Batam untuk S1, Siapkan Berkasmu!
Pada 2021 intervensi diperluas ke tingkat desa. Diawali dengan pembentukan desa siaga TBC dan pembentukan kader TBC yang kemudian aktif melakukan edukasi dan penemuan kasus TBC di desanya.
Tidak hanya memberikan edukasi terkait TBC namun juga melatih kader psikososial terkait masalah psikologis dari pasien TBC.
“Pasien itu tidak bisa diprediksi kondisi psikologisnya karena kami harus benar-benar menjiwai peran untuk bisa membantu pasien agar rutin minum obat TBC,” pungkas Bu Rodifah selaku kader dari Desa Lenteng Timur.
Selain itu, pemerintah desa juga mendapatkan asistensi dalam menyusun dan menerbitkan Peraturan Desa tentang penanggulangan TBC yang menjadi dasar penyusunan perencanaan dan penganggaran TBC di desa.
“Kami sudah menganggarkan dana untuk kegiatan TBC yang tertuang di RENSTRADES sebesar 4 juta untuk memperlancar kegiatan kader desa terkait penanggulangan TBC di desa,” jelas Zahri sebagai Bendahara Desa Grujugan.
Baca Juga: 15 Soal Ujian PAS dan UAS Kelas 4 SD Tema 2 Semester 1, Sumber Daya Alam Indonesia
STPI juga memastikan adanya mekanisme/alur kerja dalam proses kolaborasi puskesmas, kader, dan pemerintah desa dalam penanggulangan TBC yang tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terbagi menjadi tiga, diantaranya: Pelibatan Kader Dalam Penemuan Kasus TBC Secara Aktif Melalui Kegiatan Sosialisasi Tuberkulosis (TBC); Pelibatan Kader Dalam Investigasi Kontak Untuk Membantu Penemuan Kasus TBC; Pendampingan Pengobatan Pasien Tuberkulosis Dengan Melibatkan Kader di Puskesmas setempat.
Ketiga SOP tersebut kemudian disosialisasikan dan ditandatangani oleh Kepala Puskesmas setempat, seperti Puskesmas Lenteng, Puskesmas Gapura, Puskesmas Guluk Guluk dan Puskesmas Ganding.
“Kami dilatih bagaimana cara berkomunikasi dengan pasien TBC dan menggali permasalahan secara psikososial yang dialami pasien TBC. Kedepannya kegiatan tersebut akan kami replikasi di desa-desa wilayah kerja Puskesmas Gapura,” tambah Ibu Lilis selaku Penanggungjawab TB Puskesmas Gapura.
Upaya – upaya yang telah dilakukan kemudian membuahkan hasil yang baik. Sebagai penutup acara, terdapat penandatanganan berita acara dan pemberian dokumen hasil kegiatan STPI kepada Bapak Agus Mulyono, MCH selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab.
Sumenep dengan harapan bahwa pemerintah daerah dan desa, penyedia layanan kesehatan maupun organisasi lain yang melakukan intervensi penanggulangan TBC dapat mengambil pembelajaran langsung dari proses-proses dan hasil yang telah
dicapai oleh STPI.***