Network
SUMENEP NEWS - Pengamat Ekonomi memastikan BBM subsidi agar bisa tepat sasaran.
Pengguna BBM selama ini dirasa tidak tepat sasaran, misalnya pengguna pertalite.
Simak informasi mengenai ungkapan Pengamat Ekonomi yang berharap agar BBM subsidi bisa tepat sasaran.
Ini informasi mengenai ungkapan Pengamat Ekonomi yang berharap agar BBM subsidi bisa tepat sasaran.
Baca Juga: Tak Perlu Beli Skincare Mahal, Bahan Rumahan Ini Ampuh Bikin Glowing Versi Dr. Zaidul Akbar
Dilansir dari antara news bahwa Pengamat Ekonomi, Unika Atma Jaya Rosdiana Sijabat mengatakan rasionalisasi harga BBM bisa menjadi salah satu kebijakan untuk penggunaan anggaran subsidi yang tepat sasaran.
Kebijakan kepada pengguna untuk bisa diberlakukan tepat sasaran karena mayoritas pengguna BBM bersubsidi adalah kelompok masyarakat mampu.
Informasi dari pemerintah, subsidi Pertalite hanya 20 persen dinikmati oleh kelompok masyarakat miskin. Sedangkan solar hanya dinikmati sekitar 5 persen dari kelompok masyarakat miskin dari total pengguna subsidi.
Dari survei di atas artinya memang tidak tepat sasaran subsidi selama ini.
Baca Juga: Cara Glowing dengan Bahan Alami Menurut Dr. Zaidul Akbar, Cerah Seketika dari Pemakaian Pertama
Hal tersebut diungkapkan dalam keterangan di Jakarta, pada Jumat, 2 September 2022, hari ini.
Rosdiana menjelaskan bahwa anggaran negara untuk subsidi BBM selalu meningkat dari waktu ke waktu.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, kenaikan subsidi dan kompensasi untuk bahan bakar minyak menjadi Rp502,4 triliun.
Dengan rincian sejak 2018 hingga 2022 subsidi melonjak dari Rp130 triliun-Rp140 triliun menjadi Rp208 triliun atau naik Rp79,9 triliun.
Baca Juga: Komnas HAM Akhiri Penyidikan Kasus Kematian Brigadir J, Ini Informasinya
Hal ini mungkin sebagai momen rasionalisasi harga karena ada pengurangan subsidi, supaya yang mendapat subsidi benar-benar mereka yang membutuhkan.
Di sisi lain, pemerintah menyiapkan bantalan sosial tambahan Rp24,17 triliun untuk mencegah dampak penyesuaian harga BBM terhadap masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah.
Tiga jenis bantalan sosial yang segera disalurkan adalah bantuan langsung tunai (BLT), bantuan subsidi upah (BSU), dan pemerintah daerah diminta menyiapkan sebesar 2 persen dari dana transfer umum (DTU), yaitu dana alokasi umum dan dana bagi basil untuk pemberian subsidi di sektor transportasi.
Dengn harapan, jika ini dilakukan pemerintah daerah secara menyeluruh dalam jangka pendek kenaikan harga BBM tidak akan menambah economic shock, terutama bagi kelompok menengah ke bawah.
Baca Juga: Kartu Jakarta Pintar Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul Mengendap: Kata Disdik
Rosdiana mengatakan penyesuaian harga BBM bisa memicu inflasi.
Harga-harga akan naik. Maka akibatnya masyarakat menengah ke bawah akan terdampak.
Namun, kebijakan bantalan sosial bisa menjaga daya beli masyarakat, setidaknya dalam jangka pendek.
Ada buffer yang dikeluarkan pemerintah sebagai skenario untuk terhantamnya daya beli masyarakat karena ada pengurangan subsidi ini.
Baca Juga: Dittipidsiber Bareksim Polri Sebut Ada 6 Pihak Yang Halangi Penyidikan Kasus Brigadir J
Pemerintah sudah menganggarkan subsidi yang cukup besar sebagai kompensasi kenaikan harga BBM.
Berbagai skenario sudah dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi agar masyarakat menengah ke bawah, masyarakat pra sejahtera tidak terkena dampak cukup parah.***
