Network
Upaya yang akan dilakukan Disdik dalam waktu dekat yakni melakukan pembenahan sistem pelayanan Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS).
Baca Juga: Dittipidsiber Bareksim Polri Sebut Ada 6 Pihak Yang Halangi Penyidikan Kasus Brigadir J
Pihaknya berharap mudah mudahan pada Desember ini bisa diselesaikan.
Disdik juga akan mensistemkan sehingga kepastian layanan bisa memotong waktu layanan, sesuai informasi yang dilansir di laman resmi DPRD, Kamis 1 September 2022.
Selain itu, Nahdiana mengatakan pihaknya terus menjalin komunikasi bersama Dinas Sosial (Dinsos) perihal DTKS.
Dengan begitu, pada saat Pusat Data Informasi (Pusdatin) Dinsos mengurus DTKS, permasalahan di sejumlah Kelurahan itu bisa langsung dikoordinasikan.
Menurutnya, keputusan apakah siswa laik sekolah atau tidak juga sangat bergantung dengan data yang dihimpun Pusdatin
Disdik mengklarifikasi terakhir apakah anak itu sekolah atau tidak. Jadi keputusan anak ini layak atau tidak layak sekolah ada di Pusdatin Dinsos.
Diketahui, pengendapan dana KJP Plus dan KJMU tersebut disampaikan rapat paripurna pandangan fraksi-fraksi saat Pemerintah Provinsi (Pemprov) mengusulkan penyusunan rancangan Perda (Raperda) tentang P2APBD dalam rapat paripurna.
