Network
Sehingga, hal itu membuat LPMS kelabakan dalam menjalankan program yang diperuntukkan untuk lembaga pendidikan dan masyarakat.
"Uang yang besarnya ratusan juta itu masih belum terealisasi, hanya sebagian saja yang disalurkan, karena sebagian masih dipinjam oleh oknum Humas HCML," cetusnya.
Selain itu, ia menjelaskan bahwa selain dana RTLH, ada lembaga pendidikan yang menjadi korban lantaran anggaran yang seharusnya sudah dicairkan pada lembaga tersebut justru hingga awal tahun 2023 ini, masih absurd alias tak jelas.
"Dana yang ratusan juta dari HCML itu ada yang untuk lembaga pendidikan, bahkan sampai saat ini lembaga tersebut masih belum menerima satu rupiah pun," sergahnya.
Kabar terkait dugaan penyelewengan anggaran ratusan juta tersebut hingga saat ini masih terus bergulir di masrakat.
Bahkan, Pokmas LPMS yang diisukan menjadi kepanjangan tangan dalam program penyalur dana partisipatif HCML pun sudah mulai menggoyah kepercayaan publik.
Mendapati informasi liar tentang dugaan penyelewengan anggaran ratusan juta tersebut, awak media bergerak melakukan klarifikasi terhadap LPMS.
Ketua Pokmas LPMS, Haryono menepis isu yang beredar tentang pokmasnya yang dikatakan sebagai kepanjangan tangan HCML. Ia mengaku bahwa pihaknya tidak ada MoU apa pun dengan HCML kecuali dengan sistem pengajuan program menggunakan proposal.
"Kalau dikatakan sebagai kepanjangan tangan itu salah, kita tidak ada MoU apa pun, sifatnya sama, kita melakukan pengajuan program," ucapnya saat diklarifikasi di rumahnya, Senin, 30 Januari 2023.
Disinggung tentang pencairan dana partisipatif yang besaranya mencapai 300 Juta, Haryono membenarkan jika anggaran tersebut sudah cair tiga bulan yang lalu.
