SUMENEP NEWS - Dana partisipatif perusahaan Husky Cnooc Madura Limited (HCML) yang disalurkan pada Kelompok Masyarakat (Pokmas) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Sapudi (LPMS) disorot oleh sejumlah pihak.
Pasalnya, dana yang besarannya mencapai Rp 300 juta itu saat ini menjadi isu hangat di kalangan masyarakat terdampak Pulau Sapudi.
Dana ratusan juta yang tak transparan peruntukannya tersebut sudah cair ke rekening LPMS pada Bulan November 2022.
Namun, hingga saat ini realisasi program dengan anggaran 300 juta tersebut baru tampak untuk pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Meski begitu, walaupun anggaran tersebut sudah memasuki bulan pertama tahun 2023, dana yang sebagian diperuntukkan kegiatan bedah rumah masih ada yang mangkrak tidak terbayarkan.
Sumber terpercaya media ini mengungkap bahwa RTLH dari hasil peruntukan dana partisipatif HCML ada sebanyak 10 unit.
Menurut sumber tersebut menyebutkan dari setiap unit RTLH mendapatkan anggaran sebesar Rp 15 juta.
"Tapi sebagian ada yang hanya dibayarkan 10 juta, " ucap dia meminta namanya dirahasiakan.
Sumber lain juga mengungkap, bahwa dari dana ratusan juta tersebut sampai saat ini masih dipinjam oknum Humas HCML.
Sehingga, hal itu membuat LPMS kelabakan dalam menjalankan program yang diperuntukkan untuk lembaga pendidikan dan masyarakat.
"Uang yang besarnya ratusan juta itu masih belum terealisasi, hanya sebagian saja yang disalurkan, karena sebagian masih dipinjam oleh oknum Humas HCML," cetusnya.
Selain itu, ia menjelaskan bahwa selain dana RTLH, ada lembaga pendidikan yang menjadi korban lantaran anggaran yang seharusnya sudah dicairkan pada lembaga tersebut justru hingga awal tahun 2023 ini, masih absurd alias tak jelas.
"Dana yang ratusan juta dari HCML itu ada yang untuk lembaga pendidikan, bahkan sampai saat ini lembaga tersebut masih belum menerima satu rupiah pun," sergahnya.
Kabar terkait dugaan penyelewengan anggaran ratusan juta tersebut hingga saat ini masih terus bergulir di masrakat.
Bahkan, Pokmas LPMS yang diisukan menjadi kepanjangan tangan dalam program penyalur dana partisipatif HCML pun sudah mulai menggoyah kepercayaan publik.
Mendapati informasi liar tentang dugaan penyelewengan anggaran ratusan juta tersebut, awak media bergerak melakukan klarifikasi terhadap LPMS.
Ketua Pokmas LPMS, Haryono menepis isu yang beredar tentang pokmasnya yang dikatakan sebagai kepanjangan tangan HCML. Ia mengaku bahwa pihaknya tidak ada MoU apa pun dengan HCML kecuali dengan sistem pengajuan program menggunakan proposal.
"Kalau dikatakan sebagai kepanjangan tangan itu salah, kita tidak ada MoU apa pun, sifatnya sama, kita melakukan pengajuan program," ucapnya saat diklarifikasi di rumahnya, Senin, 30 Januari 2023.
Disinggung tentang pencairan dana partisipatif yang besaranya mencapai 300 Juta, Haryono membenarkan jika anggaran tersebut sudah cair tiga bulan yang lalu.
Menurut dia anggaran tersebut sudah dipetakan pada program 10 RTLH di Wilayah Kecamatan Gayam.
"Anggarannya sudah cair, bahkan uang untuk RTLH sudah disalurkan semuanya, Rp 15 juta per rumah," jelasnya.
Namun menjadi aneh saat dipertanyakan larinya sisa anggaran 300 juta tersebut, Haryono yang didampingi Bendahara LPMS Rasyidi Bakrin, mengaku bahwa sebagian sisa anggaran tersebut dipinjam oleh oknum Humas HCML.
Bahkan saat ditanyakan terkait dasar yang digunakan mengapa dana yang seharusnya sudah dicairkan dan diterima oleh lembaga pendidikan justru dipinjamkan kepada oknum Humas.
Haryono dan Rasyisi Bakrin pun berdalih bahwa uang yang dipinjamkan tersebut karena disepakati organisasi.
Pernyataan Ketua LPMS pun ditepis oleh salah satu anggotanya. Anggota LPMS yang meminta namanya dirahasian menyebutkan bahwa bentuk pinjaman uang yang dilakukan oleh Ketua dan bendahara LPMS itu tanpa rapat koordinasi bersama anggota.
"Kalau secara organisasi tidak pernah mengadakan rapat dan menyepakati meminjamkan ratusan juta pada pihak luar, itu sudah dilakukan person," jelasnya.
Pernyataan sesama internal LPMS pun berbeda, bahkan menjadi mengejutkan disaat mengeluarkan uang besaran ratusan juta, akan tetapi sebagain anggota LPMS tidak mengetahui bahwa dana partisipatif untuk lembaga pendidikan sudah dipinjamkan kepada oknum Humas.
Menjadi pertanyaan besar dalam benak pemuda diwilayah terdampak, ada apa di dalam tubuh LPMS?. ****