Network
Beberapa Undang-Undang tentang Prosedur Pengarsipan yang Berlaku di Indonesia:
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan: Merupakan undang-undang yang mengatur secara komprehensif mengenai kearsipan di Indonesia. Undang-undang ini mencakup aspek-aspek penting seperti penciptaan, pendokumentasian, pengelolaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan arsip.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kearsipan: Merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009. Peraturan ini lebih detail mengenai tata cara pengelolaan arsip, standar keamanan, serta tata cara pemusnahan arsip.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Kearsipan Pemerintah Pusat: Menyajikan pedoman teknis untuk pengelolaan arsip di instansi pemerintah pusat.
Baca Juga: Membentang Sayap Kesadaran: Menjelajahi Jalan Sehat di Hari Diabetes Sedunia
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Kearsipan Pemerintah Daerah: Merupakan pedoman teknis untuk pengelolaan arsip di instansi pemerintah daerah.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemusnahan Arsip Keuangan: Mengatur tata cara pengelolaan dan pemusnahan arsip keuangan di instansi pemerintah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2007 tentang Peraturan Perundang-Undangan tentang Arsip Daerah: Menetapkan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan arsip di tingkat daerah.
7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/246/M.SM.01/12/2010 tentang Percepatan Penerapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Kearsipan di Instansi Pemerintah: Surat edaran ini memberikan arahan untuk percepatan penerapan standar operasional prosedur pengelolaan arsip di instansi pemerintah.
