SUMENEP NEWS - Berikut adalah beberapa kumpulan soal Bela Negara Universitas Pembangunan Negeri Veteran Jakarta 2024.
Kami akan memberikan kumpulan soal terbaru materi tata negara yang bisa dipelajari oleh calon mahasiswa.
Yuk simak diartikel ini khusus untuk anda yang saat ini sedang mencari soal Bela Negara Universitas Pembangunan Negeri Veteran Jakarta terbaru.
Tunggu apa lagi yuk kepoin dibawah ini, baca dengan teliti ya teman-teman.
Baca Juga: Inilah Makna Dari Logo HUT RI Yang Ke 79, Yuk Kepoin Maknanya Disini
Bisa convert dalam PDF dan Word contoh soal dan jawaban Bela Negara Universitas Pembangunan Negeri Veteran Jakarta 2023 yang memuat Materi tata negara.
Adapun contoh soal dan kunci jawaban Materi tata negara untuk mengikuti seleksi di Universitas Pembangunan Negeri Veteran Jakarta 2024.
Para siswa dapat mempelajari contoh soal dan jawaban materi tata negara kali ini sebelum nantinya berhadapan dengan soal dalam ruangan.
Seperti diketahui, jika materi tata negara kali ini sebagai bahan belajar dan bacaan nantinya agar punya bekal untuk menjawab soal yang diberikan penguji.
Dirangkum dari berbagai sumber, berikut ini contoh soal tata negara Bela Negara Universitas Pembangunan Negeri Veteran Jakarta 2024 yang bisa dijadikan bahan belajar di rumah.
MATERI TATA NEGARA
1. Pertimbangan dikeluarkannya POLRI dari institusi ABRI adalah…
A. Memperbaiki dan meningkatkan citra POLRI dalam masyarakat
B. Dapat menegakkan hukum lebih konsekuen dalam masyarakat
C. Meningkatkan profesionalisme POLRI dalam menjalankan tugas
D. Memperoleh keleluasaan dalam menjalankan tugas-tugasnya
E. Dapat bekerja sama dengan ABRI melindungi masyarakat
2. Paradigma Baru tentang peran politik TNI pada hakikatnya menunjukkan…
A. Peningkatan peran sosial politik TNI
B. Pemantapan peran sosial politik TNI
C. Pengurangan peran sosial politik TNI
D. Pembalasan peran sosial politik TNI
E. Penambahan peran sosial politik TNI
3. Ketentuan yang merupakan perwujudan sumber hukum urutan tertinggi adalah…
A. Mahkamah Agung
B. UUD 1945
C. Pancasila
D. TAP MPR
E. Keputusan Presiden
4. Yang dimaksud pemerintah pusat adalah…
A. Presiden dan Wakil Presiden, DPR, MPR dan MA
B. Presiden dan Wakil Presiden
C. Presiden dan Wakil Presiden, DPR, TNI
D. Presiden dan Wakil Presiden, MA, POLRI
E. Presiden dan Wakil Presiden, Menteri
5. Dalam kehidupan bernegara, Pancasila berperan sebagai…
A. Dasar Negara
B. Dasar Keimanan
C. Dasar Kenegaraan
D. Dasar Beragama
E. Dasar Ketatanegaraan
6. Menurut undang-undang nomor 22 tahun 1999 diantara kewenangan pemerintah pusat yang tidak diotonomikan adalah…
A. Pendidikan
B. Agama
C. Sosial
D. Pertahanan
E. Kesehatan
7. Susunan pemerintah daerah otonom menurut Undang-undang nomor 22 tahun 1999 terdiri dari…
A. Kepala Daerah dan Wakilnya.
B. Kepala Daerah dan DPRD.
C. Kepala Derah, DPRD dan Badan Eksekutif Derah.
D. Kepala Derah dan dinas-dinas.
E. Kepala Deerah dan Tripida/Muspida.
8. Propenas adalah singkatan dari…
A. Perancanaan Pembangunan Nasional
B. Proyek Pembangunan Nasional
C. Program Pembangunan Nasional
D. Prosedur Pembangunan Nasional
E. Program Pengembangan Nasional
9. Kekuasaan Kehakiman menurut UUD 1945 Amandemen, tercantum dalam…
A. Pasa114
B. Pasal 25
C. Pasal 24
D. Pasal 27
E. Pasal 7
10. Menurut UUD 1945 Amandemen, Indonesia menganut sistem pemerintahan…
A. Sentralisasi
B. Desentralisasi
C. Presidensial
D. Parlementer
E. Monarki
Baca Juga: Contoh Teks MC Sholat Idul Adha 1444 H atau 2023 Lengkap Susunan Acara Format PDF dan Word
11. Menurut UUD 1945 Amandemen, salah satu tugas MPR, kecuali…
A. Meminta Pertanggung-jawaban Presiden sebagai mandataris.
B. Mengubah UUD 1945.
C. Memberhentikan Presiden.
D. Menetapkan GBHN.
E. Melantik Presiden dan Wakil Presiden.
12. Yang dimaksud undang-undang dasar menurut UUD 1945 adalah…
A. Hukum dasar tertulis
B. Hukum adat
C. Hukum tidak tertulis
D. Konvensi
E. Hukum Negara
13. Menurut UUD 1945 pasal 10, kekuasaan Presiden selaku kepala negara adalah…
A. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, AU.
B. Menyatakan negara dalam keadaan bahaya.
C. Memberikan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.
D. Memberikan tanda jasa dan hak-hak lain tanda kehormatan.
E. Memilih menteri dan melantiknya.
14. Dalam rangka pembangunan nasional yang langsung bertugas sebagai pemikir, perencanaan dan sekaligus pelaksanaan pembangunan adalah…
A. Presider
B. TNI
C. Ahli-ahli ekonomi
D. Masyarakat umum
E. Pegawai Negeri
15. Perekonorman Nasional diselenggarakan berdasar atas ekonomi dengan prinsip sebagai benkut, kecuali…
A. Efisiensi
B. Kebangsaan
C. Berwawasan lingkungan
D. Kemandirian
E. Kebersamaan
16. Dinas propinsi merupakan unsur pemerintahan propinsi dipimpin oleh kepala yang berada dibawah gubernur, melalui…
A. Wakil Gubernur
B. Sekretarts Daerah
C. Unit Pelaksana Teknis
D. Kepala Dinas
E. Menteri
17. Kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945 Amandemen adalah…
A. Presiden
B. Mahkamah Konstitusi
C. Mahkamah Agung
D. Depkumham
E. MPR
18. Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam pelaksanaan dekonsentrasi dalam …
A. PP Nomor 151
B. PP Nomor 150
C. PP Nomor 105
D. PP Nomor 106
E. PP Nomor 107
19. Peraturan pemerintah tentang pedoman organisasi perangkat daerah (PP Nomor 84 tahun 2000) disahkan pada ...
A. 25 Juli 2000
B. 25 Agustus 2000
C. 25 September 2000
D. 25 Oktober 2000
E. 25 November 2000
20. UUD 1945 telah mengalami amandemen yang ke ...
A. Satu
B. Dua
C. Tiga
D. Empat
E. Lima
KUNCI JAWABAN
1 C 11 A
2 C 12 D
3 B 13 A
4 E 14 B
5 A 15 B
6 D 16 B
7 B 17 C
8 B 18 D
9 C 19 C
10 B 20 D
Itulah contoh soal untuk anda yang mencarinya, perlu di ingat soal tersebut hanyalah contoh 100% bukan acuan kebenaran.***