SUMENEP NEWS - Sehari diumumkan kelulusan Pengawas TPS di Kecamatan Masalembu, kini Panwascam Masalembu didemo oleh Warga, Minggu, 21 Januari 2024.
Pendaftar PTPS dan Aliansi Masyarakat Masalembu mengepung Kantor Sekretariat Panwascam dan melakukan penyegelan. Mereka datang meminta Ketua Panwascam Chairullah agar bertanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam perekrutan PTPS.
Masyarakat menilai ada indikasi upaya kecurangan terstruktur dalam pelaksanaan Pemilu yang bakal digelar pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Mereka menduga kejadian tahun 2019 pengkondisian Panwascam dalam kecurangan pemilu bisa terjadi hari ini jika rekrutmen PTPS sudah cacat prosedural.
Baca Juga: [VIRAL] Berapa Umur Adam Alis, Gelandang Timnas Indonesia dan Klub Liga 1? Ini Dia Profil Singkatnya
Salah satu Pendaftar PTPS, Agus Budiyanto merasa keberatan terkait pendaftaran PTPs dirinya yang tidak sesuai dengan lokasi yang dipilih sejak awal mendaftar.
Agus mengaku banyak pendaftar PTPS lain yang juga mengalami nasib yang sama dengan dirinya.
Kendati begitu membuat Agus menanyakan langsung kepada Ketua Panwascam atas pengalihan pengumuman yang tidak sesuai dengan syarat pendaftaran tersebut.
Menurut Agus, Ketua Panwascam berlasan beralasan berkas pendaftaran tidak jelas. Namun, kata dia saat berkas diminta untuk dicroscek ulang malah tidak diberikan.
Baca Juga: Arti Isra Miraj Menurut Bahasa dan Agama Islam : Sejarah, Peristiwa Nabi Muhammad SAW untuk Manusia
"Banyak tumpukan berkas pendaftaran PTPS yang direncakan untuk dibakar oleh pihak Panwascam," ucapnya.
Anehnya kata Agus, Ketua Panwascam menyalahkan Staff Panwascam terkait dengan kesalahan administrasi yang dilakukan. Bahkan, saat massa mengepung kantor Panwascam Masalembu tidak ada satupun Staff yang berani menampakkan wajahnya di depan para demonstran.
"Lucu, Chaerull menyalahkan Staff padahal dia ketua Panwascam, harusnya dia mengkroscek ulang sebelum pengumuman diterbitkan, " imbuhnya.
Ditempat yang sama, Korlap Aksi, Iwan Kurniawan dengan lantang berorasi meminta kasuistik ini segera ditindak lanjuti. Sebab, kata Iwan, dia khawatir ada syarat titipan dari calon tertentu untuk mengamankan kecurangan pemilu 2024 di Masalembu.
Baca Juga: Contoh Teks Pidato Isra Miraj Bahasa Jawa PDF 2024 Simple dan Lengkap Jenjang SD SMP SMA Sederajat
Iwan melayangkan tuntutan yang harus dipenuhi oleh Panwascam Masalembu dan Bawaslu Sumenep.
Berikut adalah isi tuntutan para demonstran di kantor Panwascam Masalembu.
1. Menolak pengumuman penetapan PTPS karena nonprosedural, dan syarat akan titipan politik.
2. Melakukan perekrutan sesuai juknis dan aturan yang ada, serta melibatkan semua pihak di panwascam.
3. Meminta Bawaslu untuk menindak tegas Ketua Panwascam Chairullah yang telah melanggar wewenang dan aturan perundang-undangan.
4. Mencopot Chairullah dari Komisioner Panwascam.
Baca Juga: TTS Jokes : Telor yang Gak Bisa Digoreng, Apa itu? Inilah Jawaban Tebak-tebakan hari ini
"Kami akan terus melakukan aksi demonstrasi jika Bawaslu membiarkan, sementara untuk saat ini Kami sudah menyegel kantor Panwascam dan menutupnya", tegas Iwan.
Ditengah penyegelan kantor Panwascam, sejumlah masyarakat mengisi form tanggapan masyarakat dan menolak penetapan PTPS serta meminta dilakukan tahapan penetapan sesuai dengan aturan.
Bahkan mereka sepakat akan melayangkan surat tembusan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), untuk memproses Panwascam Masalembu yang harusnya mengawasi pemilu agar kondusif dan berjalan sesuai aturan, justru malah melakukan tindakan diluar ketentuan aturan.
"Kami juga sudah menghubungi Bawaslu Sumenep Ahmad Zubaidi mulai dari awal pendaftaran PTPS bahwa di Masalembu ada aroma tidak beres, cuma Bawaslu Sumenep sepertinya abai dan menganggap remeh," imbuhnya.
"Masalembu potensi kecurangan pemilu sangat besar mengingat pemilu 2019 banyak surat suara yang tercoblos duluan karena pihak pengawas pada saat itu dikondisikan duluan, jadi Kami tidak mau itu terjadi kembali," tutupnya.
Hingga berita ini ditayangkan belum ada keterangan resmi dari Panwascam Masalembu tentang penyegelan kantor sekretariat yang dilakukan oleh masyarakat.***