SUMENEPNEWS - Berikut ini penjelasan mengenai Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Latar Belakang, dan Dampak Positifnya yang menjadi bahan pokok dalam ujian tulis CAT (PPK).

Latar Belakang Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Latar belakang terjadinya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tak bisa dipisahkan dari kegagalan Konstituante membentuk sebuah UUD baru pengganti UUD Sementara 1950. Kegagalan tersebut disebabkan karena kurangnya kesepakatan di Konstituante, yang terbelah mengenai paham kenegaraan yang hendak diterapkan dalam konstitusi.

Gagalnya usaha untuk kembali ke UUD 1945 melalui Dewan Konstituante dan rentetan peristiwa politik selama masa demokrasi liberal mencapai klimaksnya pada bulan Juni 1959 mendorong Presiden Soekarno untuk mengumumkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Dekrit ini memutuskan untuk membubarkan Konstituante dan mengembalikan UUD 1945 dalam kerangka Demokrasi Terpimpin.

Baca Juga: 2 HARI LAGI DITUTUP! KPU Buka Lowongan PPS Pilkada 2024, Simak Syarat, dan Jadwal Lengkapnya

Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Isi dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 antara lain:

1. Menetapkan pembubaran Konstituante.
2. Menetapkan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia dan tidak berlaku lagi UUDS 1950.
3. Membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang terdiri dari anggota DPR ditambah dengan utusan golongan dari daerah.
4. Membentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).

Dengan dikeluarkannya Dekrit ini, Kabinet Djuanda dibubarkan dan diganti dengan Kabinet Kerja. Presiden Soekarno bertindak sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet ini, mengakhiri masa pemerintahan yang menggunakan sistem demokrasi parlementer.

Baca Juga: PDF! Soal Tes Tulis CAT PPK dan PPS untuk Pilkada 2024 Lengkap Beserta Jawabannya

Dampak Positif Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memberikan dampak positif bagi Indonesia.

1. Pertama, dekrit ini menyelamatkan negara dari masalah perpecahan dan krisis politik karena mengatur kembali aturan dasar dengan UUD 1945.
2. Kedua, dekrit ini membuka jalan untuk pembentukan lembaga penting seperti MPRS dan DPAS, yang membantu menjaga kesatuan bangsa.
3. Ketiga, dekrit ini menjadi dasar bagi Presiden Soekarno menerapkan Demokrasi Terpimpin, di mana beliau memiliki peran besar dalam pengambilan keputusan untuk negara.

Dengan Dekrit Presiden ini, Indonesia mengalami perubahan positif yang membantu menjaga stabilitas dan arah pemerintahan.

Baca Juga: Akurat Pisan! Soal dan Jawaban Tes Tulis PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Download Link Disini