Network
SUMENEP NEWS - Inilah contoh soal tes PPK kecamatan 2022 lengkap kunci jawaban bisa di convert ke PDF.
Dapatkan contoh soal tes PPK kecamatan 2022 PDF sebagai latihan nantinya.
Kisi kisi contoh soal tes PPK kecamatan 2022 untuk pemilu 2024 nantinya.
Bisa mempelajari contoh soal tes PPK kecamatan 2022 ini untuk mengikuti seleksi rekrutmen kepanitiaan pemilu 2024.
Baca Juga: LINK DOWNLOAD Photomath App APK 8.15.0, Matematika Begitu Gampang Lewat Aplikasi Ini
Diberitahukan sebelumnya, KPU membuka rekrutmen Badan ad hoc untuk pemilu 2024 pada tanggal 20 – 29 November 2022.
Dalam hal ini, soal tes KPU ini dilakukan mulai tingkat atas hingga kecamatan.
Adapun seleksi tes tulis PPK akan di laksanakan dengan system Computer Assisted Test (CAT).
Sehingga membutuhkan latihan contoh soal tes PPK kecamatan 2022 kali ini.
Baca Juga: 18 Link Twibbon PAS Ganjil 2022 untuk SD, SMP, SMA, Aku Siap Ulangan!
Dirangkum dari berbagai sumber, berikut ini 30 contoh soal tes PPK kecamatan 2022 lengkap kunci jawabannya.
1. Berdasarkan ketentuan pasal 22e UUD 1945 pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih, kecuali
a. DPR
b. DPD
c. DPRD
d. Presiden, Gubernur dan Bupati
Kunci jawaban d
Pembahasan
Sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat 6 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum untuk memilih DPR, DPD, dan DPRD diselenggarakan berlandaskan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun
2. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan siapa?
a. KPU RI
b. KPU Provinsi
c. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota
d. Bawaslu Kabupaten/Kota
e. Bupati/Walikota
Kunci jawaban b
Pembahasan
KPU Provinsi sesuai pasal 555 ayat 3 UU 7/2017
3. Dalam UU 7 2017, pengaturan penyelenggaraan pemilu diatur pada pasal
a. pasal 3
b. pasal 4
c. pasal 5
d. pasal 6
Kunci Jawaban b
Pembahasan
Pasal 4
Pengaturan Penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk:
a. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis
b. mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas
c. menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu
d. memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi
dalam pengahrran pemilu
e. mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien
4. Pada hari pemungutan suara, KPPS 4 melayani
a. Menjaga Kotak Suara
b. Membantu tugas ketua KPPS
c. Pembagian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (C6) di TPS
d. Konfirmasi korespondensi surat pemberitahuan pemungutan suara dengan KTP El Pemilih
e. Jawaban B dan D benar
Kunci jawaban D
Pembahasan
Tugas anggota KPPS 4:
1. Menerima dan memeriksa nama Pemilih
2. Memeriksa jari-jari tangan Pemilih untuk memastikan tidak terdapat tanda khusus berupa tinta pada jari-jari tangan Pemilih
3. Memeriksa kesesuaian nama Pemilih dalam DPT yang tertulis di formulir Model C.PemberitahuanKWK dengan KTP-el atau Surat Keterangan. Memeriksa kesesuaian nama Pemilih dalam DPPh yang tertulis di formulir Model A5-KWK dengan KTP-el atau Surat Keterangan
4. Memeriksa kesesuaian nama Pemilih dalam DPPh yang tertulis di formulir Model A5-KWK dengan KTP-el atau Surat Keterangan
5. Meminta kepada Petugas Ketertiban yang berada di pintu masuk TPS agar mengarahkan Pemilih dalam DPT yang tidak dapat menyerahkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK untuk memastikan namanya tercantum dalam DPT yang ditempel di papan pengumuman TPS. Dalam hal Pemilih tersebut terdaftar dalam DPT, petugas KPPS Keempat melayani Pemilih tersebut untuk menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Surat Keterangan.
6. Memeriksa kesesuaian antara nama yang tertulis di formulir Model A5-KWK dengan KTP-el atau Surat Keterangan bagi Pemilih DPPh yang tidak sempat melapor kepada PPS tujuan.
7. Melayani Pemilih dalam kategori DPTb dengan memastikan bahwa domisili Pemilih tersebut sesuai dengan domisili pada KTP-el atau Surat Keterangan.
Baca Juga: Tanggal 3 Desember 2022 FYP TikTok, Ada Peringatan Apa?
5. PPS wajib mengirimkan surat suara calon Bupati dan Wakil Bupati TPS dari TPS dalam kotak tersegel kepada PPK selambat-lambatnya………… setelah dilakukan pemungutan suara.
a. 1 hari
b. 2 hari
c. 3 hari
d. 4 hari
e. 5 hari
Kunci jawaban c
Pembahasan
Pada Pasal 103 UU No 8/2015
Dalam waktu paling lama 3 hari setelah pemungutan suara, PPS wajib menyerahkan kepada PPK
a. surat suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota TPS dalam kotak suara tersegel
b. mencatat dan membuktikan hasil penghitungan suara TPS di wilayahnya.
6. Tugas ketua PPK sebagai berikut, kecuali
a. Memimpin kegiatan PPK
b. Mengawasi kegiatan Panwascam
c. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK
d. Menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara
e. Melaksanakan kegiatan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyelenggaraan pemilu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
Kunci jawaban b
7. Petugas pemutakhiran data Pemilu diangkat dan diberhentikan oleh
a. KPPS
b. PPS
c. PPK
d. KPU Kabupaten/Kota
e. KPU Provinsi
Kunci jawaban b
Pembahasan
Berdasarkan PKPU No.11 tahun 2018. Petugas Pemutakhiran Data Pemilu diangkat dan diberhentikan oleh PPS.
8. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh
a. KPU Kabupaten/Kota
b. PPK atas nama KPU Kab/Kota
c. PPK atas nama ketua KPU Kab/Kota
d. PPS atas nama KPU Kab/Kota
e. PPS atas nama ketua KPU Kab/Kota
Kunci jawaban e
Pembahasan
Pasal 59 ayat 3 UU 7 tahun 2017, KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama ketua KPU kabupaten/kota
Baca Juga: Ternyata Olahan Pisang Bukan Hanya Pisang Goreng, Inilah Kolak Pisang yang Super Enak
9. Pernyataan berikut, ketentuan mengenai pemilihan umum menurut UUD 1945, kecuali
a. Dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali
b. Peserta pemilihan umum untuk anggota DPR dan DPRD adalah partai politik
c. Dilaksanakan untuk memilih DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD , dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
d. Peserta pemilihan umum DPD adalah perseorangan
e. Tidak ada jawaban yang salah
Kunci jawaban c
Pembahasan
Karena tidak ada aturan untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.
10. Berdasarkan UUD 1945 yang telah diamandemen, anggota MPR meliputi
a. Anggota DPR dan utusan daerah dan golongan
b. Anggota DPR, DPD dan utusan golongan
c. Anggota DPD dan Utusan Golongan
d. Anggota DPR, MPR dan DPD
e. Anggota DPR dan DPD
Kunci jawaban e
Pembahasan
Setelah amandemen UUD 1945, anggota MPR terdiri atas anggota DPR ditambah dengan Utusan Daerah dan Utusan Golongan sehingga seluruh rakyat, seluruh golongan, dan seluruh daerah mempunyai wakil dalam MPR dan MPR betul-betul merupakan penjelmaan rakyat.
11. Berikut prinsip penyelenggara Pemilu, pilih paling tepat
a. Mandiri, jujur, adil, kepastian, hukum, tertib, dan mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan.
b. Mandiri, jujur, adil, kepastian, hukum, dan sama kedudukannya didepan hukum.
c. Mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesionalitas, akuntabel, kredibel, efektif, dan efisiensi
d. Mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesionalitas, akuntabel, efektif, dan efisiensi
e. Mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesionalitas, kredibel, efektif, dan efisiensi
Kunci jawaban d
Pembahasan
Sesuai dengan Prinsip pemilihan umum berdasarkan UU Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum
Baca Juga: Lirik Lagu Suci dalam Debu - Iklim, Populer Tahun 1990 Trending 2022
12. Indonesia pertama kali menyelenggarakan pemilu dilaksanakan pada tahun
a. 1950
b. 1955
c. 1960
d. 1971
Kunci jawaban b
13. Pemilihan umum yang diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum bersifat nasional, tetap dan mandiri merupakan bunyi
A. Pasal 22 ayat 1 UUD 1945
B. pasal 22c ayat 2 UUD 1945
C. Pasal 22e ayat 5 UUD 1945
D. Pasal 23e ayat 1 UUD 1945
Kunci jawaban c
14. Regulasi yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019
a. UU No.7 tahun 2015
b. UU No.7 tahun 2016
c. UU No.7 tahun 2017
d. UU No.7 tahun 2018
Kunci jawaban c
15. Jumlah kursi anggota DPR saat ini sesuai UU No.7 tahun 2017
a. 570
b. 575
c. 560
d. 565
Kunci jawaban b
Baca Juga: Contoh Puisi Bahasa Jawa Tentang Ibu dan Ayah, Simak Geguritan ini untuk Perayaan Hari Ibu
16. Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan secara serentak pada tahun…*
a. 2015; 2016; dan 2017
b. 2015; 2017; dan 2018
c. 2015; 2017; dan 2019
d. 2015; 2020; dan 2025
e. 2015; 2019; dan 2023
Jawaban : A
17. Hingga saat ini perubahan UUD 1945 telah dilakukan sebanyak empat kali. Perubahan pertama dilakukan pada tahun....*
a. 1998
b. 1999
c. 2000
d. 2001
e. 2002
Jawaban : B
18. Dibawah ini merupakan kewajiban penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan asas kepastian hukum berdasarkan peraturan bersama antara KPU, Bawaslu dan DKPP mengenai Kode Etik Penyelenggara Pemilu, kecuali…*
a. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan
b. Menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang- undangan; tata tertib; dan prosedur yang ditetapkan
c. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya
d. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu; menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
e. Menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara tidak berpihak dan adil
Jawaban : B
19. Sistem pemilu digunakan untuk mengkonversi suara rakyat menjadi kursi. Setiap sistem pemilu setidaknya memerlukan 5 unsur yaitu, kecuali…*
a. Besaran Dapil (distric magnitude) dan Ambang Batas (threshold)
b. Formula Pembagian Kursi atau Penentuan Calon Terpilih
c. Pola Pencalonan (nomination)
d. Model Penyuaraan (balloting)
e. Sistem Kepartaian
Jawaban : A
Baca Juga: Cara Membuat Absen Menggunakan Google Form Mudah dan Cepat
20. Pengawas Pemilu meneruskan laporan pelanggaran administrasi Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi pemilu adalah…*
a. Pelanggaran terhadap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu
b. Pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum
c. Pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan diluar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan
d. Pelanggaran terhadap Kode Etik Pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU bersama-sama dengan Bawaslu
e. Pelanggaran pemilu yang penanganan dan penyelesaiannya dilakukan oleh Peradilan Tata Usaha Negara
Jawaban : C
21. Jumlah partai politik lokal peserta Pemilu 2014 di Provinsi Aceh adalah .........*
a. 3 partai politik
b. 4 partai politik
c. 5 partai politik
d. 6 partai politik
e. 7 partai politik
Jawaban : A
22. Jumlah partai politik lokal peserta Pemilu 2019 di Provinsi Aceh adalah .........*
a. 3 partai politik
b. 4 partai politik
c. 5 partai politik
d. 6 partai politik
e. 7 partai politik
Jawaban : B
23. DKPP memberikan sanksi kepada setiap Penyelenggara Pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Sanksi yang dijatuhkan kepada penyelenggara pemilu atas pelanggaran kode etik yang bersifat berat adalah:*
a. Teguran tertulis
b. Peringatan Keras
c. Pemberhentian Sementara
d. Pemberhentian Tetap
e. Pemberhentian tetap dan denda
Jawaban : D
24. Untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam penegakan kode etik Penyelenggara Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu membentuk :*
a. Keputusan DKPP dan Pedoman Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik
b. Surat Edaran DKPP dan Juknis Tata Cara Pengaduan
c. Peraturan DKPP dan Keputusan DKPP
d. Peraturan DKPP dan Maklumat DKPP
e. MoU antara KPU, Bawaslu dan DKPP
Jawaban : C
25. Berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017. Berapa hari jangka waktu pembentukan Pengawas TPS sebelum hari pemungutan suara:*
a. 7 (tujuh) hari
b. 14 (empat belas) hari
c. 21 (dua puluh satu) hari
d. 23 (dua puluh tiga) hari
e. 30 (tiga puluh) hari
Jawaban : B
Baca Juga: Contoh Teks Soal dan Kunci Jawaban IPS Kelas 7 Mapel IPS Kurikulum Merdeka
26. Di bawah ini yang tidak termasuk Lembaga Negara di Indonesia setelah amandemen UUD 1945 adalah :*
a. Majelis Permusyawaratan Rakyat
b. Dewan Pewakilan Rakyat
c. Dewan Perwakilan Daerah
d. Dewan Pertimbangan Agung
e. Presiden
Jawaban : D
27. Sebelum berlaku UU No 7 tahun 2017, Penyelenggara Pemilu diatur dalam undang undang ....*
a. UU Nomor 22 tahun 2007
b. UU Nomor 8 tahun 2012
c. UU Nomor 12 tahun 2003
d. UU Nomor 15 tahun 2011
e. UU Nomor 2 tahun 2011
Jawaban : D
28. Berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017, ambang batas suara nasional yang diperoleh partai politik peserta pemilu agar dapat disertakan dalam penghitungan kursi untuk DPR RI adalah sebesar .....*
a. 2,5 persen
b. 3 persen
c. 3,5 persen
d. 2 persen
e. 4 persen
Jawaban : E
29. Keterwakilan perempuan sekurangnya 30% dalam pencalonan sebagai anggota DPR dan DPRD untuk pertama kalinya diterapkan pada pemilu .....*
a. 1997
b. 1999
c. 2004
d. 2009
e. 2014
Jawaban : C
Baca Juga: Berikut adalah contoh Suarat Lamaran Kerja yang Baik dan Benar, Insyaallah diterima
30. Berikut ini merupakan pernyataan yang salah, dalam pelaksanaan kampanye :*
a. Materi Kampanye Calon wajib menyampaikan visi dan misi yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat
b. Pemasangan alat peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta tak perlu atas seizin pemilik tempat tersebut.
c. Calon Gubernur , Bupati / walikota berhak untuk mendapatkan dukungan dan fasilitasi maupun informasi dan data yang sama dan setara dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
d. Penyampaian materi Kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif
e. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan Kampanye
Jawaban : A
Demikian pembahasan contoh soal tes PPK kecamatan 2022 oleh KPU yang akan berlangsung di bulan Desember 2022.***
