Network
SUMENEP NEWS - Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (PW GP) Ansor Bali terpilih Tommy Reza Kurniawan, SE, MM. mendukung pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengenai imbauan tidak memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai kepentingan politik yang menjadi viral belakangan ini.
Tommy menyampaikan bahwa politisasi agama harus ditinggalkan karena bisa membuat polarisasi di tengah masyarakat yang berujung pada rusaknya persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara.
"Tidak perlu menggunakan politisasi Agama untuk mendapat suara. Hal ini sama saja dengan memecah belah bangsa dan keberagaman. Cari rekam jejak politik yang bagus serta nilai komitmen kebangsaan yang tinggi dalam menentukan pilihan," kata Tommy pada Senin 02 Oktober 2023.
Tommy menambah bahwa apa yang disampaikan oleh Gus Yaqut dinilai sebagai sikap yang lahir dari basis Ideologi Kebangsaan Ansor yang kuat. Menurutnya kader Ansor senantiasa Istiqomah menjaga dan memelihara nilai kebangsaan agar tetap kokoh dan lestari dalam bumi Pertiwi.
Baca Juga: Siapa Kumari yang Viral di TikTok, Lalu Apa Makna dan Artinya Jika Tersenyum?
GP Ansor Bali, tegak lurus dengan pandangan Gus Yaqut dalam konteks politik kebangsaan. Apa yang disampaikan oleh Gus Yaqut baik selaku Menteri Agama, karena memiliki tugas sebagai pemimpin yang menjalankan fungsi pendidikan kebangsaan dan politik.
"Gus Menag sedang memberikan pendidikan, jangan memilih pemimpin yang menggunakana gama sebagai instrumen kepentingan politik elektoral itu sangat bagus. Itu memberikan pendidikan politik ke bangsa ini agar tidak terjadi polarisasi yang keras, gara-gara persoalan agama dijadikan politik untuk menyemai kepentingan elektoral," jelasnya.
Kemudian lanjut Tommy, jika melihat bagaimana pergerakan politik di Bali, sejauh ini tidak pernah terjadi politik identitas. Bali yang heterogen menghargai semua agama suku dan budaya untuk hidup harmoni dan memiliki hak yang sama sebagai warga negara.
"Ansor Bali berkomitmen untuk terus menjaga keberagaman di Bali serta menghalau segala hal yang berpotensi memecah belah Bali termasuk politik identitas," paparnya.
